SBY: TNI Harus Mundur dari Dunia Politik dan Pemerintahan Jika Terlibat Secara Aktif

Jakarta – Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, menegaskan bahwa prajurit TNI aktif harus pensiun jika ingin terjun ke dunia politik atau pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan SBY saat memberikan arahan kepada 38 Ketua DPD Partai Demokrat di kediamannya, Cikeas, Bogor, pada Minggu (23/2/2025).

SBY mengenang masa ketika dirinya dibebaskan dari posisi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan pada tahun 2001, yang akhirnya menjadi momen penting bagi kelahiran Partai Demokrat. “Saya terima dengan ikhlas pembebasan itu, karena Presiden Gus Dur tentu memiliki pertimbangan yang baik,” ujar SBY.

Dalam kesempatan tersebut, SBY juga mengungkapkan betapa pentingnya bagi partai politik sebagai sarana perjuangan dalam demokrasi. Ia mengenang diskusinya dengan almarhum Ventje Rumangkang yang mengusulkan pendirian Partai Demokrat setelah SBY kalah dalam pemilihan Wakil Presiden.

Mengenai keterlibatan TNI aktif dalam politik, SBY menegaskan bahwa pada masa reformasi ABRI, TNI aktif memang dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. “Dulu, dalam semangat reformasi, kami tegaskan bahwa TNI aktif tidak boleh terjun ke dunia politik. Jika ingin berpolitik, harus pensiun,” tambah SBY.

SBY kemudian menyinggung Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang mundur dari TNI pada 2016. Menurutnya, mantan prajurit TNI yang ingin berpolitik atau masuk pemerintahan harus memenuhi syarat untuk mundur terlebih dahulu, seperti yang dilakukan AHY.

“Begitulah kami mengagasnya. Jika ingin pindah dari dunia militer ke dunia politik, harus mundur dulu,” kata SBY.