JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti kondisi dan kualitas madrasah dibandingkan dengan sekolah negeri. Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, ia meminta tambahan dana untuk subsidi bagi madrasah guna meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan tersebut.
1. Posisi Madrasah dan Sekolah Negeri
Dalam pemaparannya, Nasaruddin mengungkapkan bahwa terdapat 42 ribu pondok pesantren di bawah Kementerian Agama, dengan 90% sekolah yang berada di bawah kementerian tersebut berstatus swasta. Ia membandingkan kondisi sekolah negeri yang mendapatkan dukungan penuh dari negara dengan madrasah yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur.
“Di seberang jalan ada sekolah negeri, tanahnya dibeli oleh negara, bangunannya didirikan oleh negara, gurunya diangkat oleh negara, bahkan tenaga tata usaha dan cleaning service pun menjadi pegawai negeri. Sementara di sisi lain, ada madrasah yang hanya menempel di dinding masjid, diajar oleh kyai dengan honor yang sangat minim,” ujar Nasaruddin, dikutip dari Antara, Sabtu (15/3/2025).
2. Gaji Guru Madrasah dan Sekolah Negeri
Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah perbedaan signifikan dalam kesejahteraan guru madrasah dibandingkan dengan guru sekolah negeri. Guru madrasah, yang mayoritas adalah kyai, hanya menerima gaji sekitar Rp100 ribu per bulan, sedangkan guru sekolah negeri bisa mendapatkan gaji sekitar Rp4,5 juta per bulan.
“Guru madrasah dengan gaji Rp100 ribu tidak pernah berdemo menuntut tunjangan tambahan, mereka tetap mengajar dengan tekun. Sementara di sekolah negeri, gaji Rp4,5 juta masih sering dianggap kurang dan mereka sering melakukan aksi unjuk rasa untuk meminta tambahan tunjangan,” tambahnya.
3. Menteri Agama Minta Perhatian untuk Madrasah
Selama puluhan tahun, madrasah diperlakukan dengan kurang adil dibandingkan sekolah negeri. Nasaruddin menekankan bahwa lulusan madrasah juga merupakan anak bangsa yang berhak mendapatkan pendidikan berkualitas dan perhatian dari pemerintah.
Ia juga menyoroti kontribusi besar alumni madrasah terhadap bangsa, baik sebagai imam, pegawai pemerintah, maupun tokoh masyarakat. Banyak lulusan madrasah yang berprestasi di perguruan tinggi ternama meskipun dengan fasilitas pendidikan yang sangat terbatas.
“Perpustakaan tidak ada, laboratorium tidak ada, bahkan tenaga kebersihan pun tidak tersedia. Padahal, siapa tahu nenek moyang para santri ini lebih banyak yang berjuang dan dimakamkan di taman makam pahlawan dibanding mereka yang mendapatkan fasilitas lebih baik,” ujar Menag.
4. Menteri Agama Temui Menteri Keuangan Sri Mulyani
Sebagai langkah konkret, Kementerian Agama berencana mengadakan pertemuan dengan Kementerian Keuangan untuk membahas dua hal utama, yakni Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan subsidi tambahan bagi madrasah.
Dalam kesempatan tersebut, Nasaruddin juga mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengembangkan pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Ia berharap inisiatif serupa dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas madrasah di Indonesia.
“Kami mohon agar tidak ada ketidakadilan di antara anak bangsa. Kami juga berharap Komisi VIII DPR RI dapat memperjuangkan regulasi yang lebih adil agar siswa madrasah mendapatkan perlakuan yang setara dengan siswa sekolah negeri,” pungkasnya.
